Cara memerah susu sapi atau kambing hingga menjadi susu siap minum.

Sebelum melakukan pemerahan susu sapi, ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh peternak, diantaranya :
• cuci/bersihkan kambing atau sapi dengan air hangat
• kandang sapi sudah dibersihkan
• peralatan yang akan digunakan berada dalam keadaan steril

Kegunaan pembersihan hewan dengan air hangat bertujuan untuk :
• merangsang keluarnya air susu
• mengurangi kemungkinan air susu terkontimanasi oleg bakteri
• mengurangi munculnya masitis

Jika sesekali kambing atau sapi menendang siapkan tali untuk mengikat tali belakangnya,termasuk mengibas ekor agar tidak mengganggu proses pemerahan susu.
Gangguan masitis jika dibiarkan bisa mempengaruhi produksi susu sapi, menurunkan produksi susu hingga 30 %.
Suhu air yang digunakan untuk mencuci ambing sapi berada diantara 48 – 57 derajat celcius, dan lebih baik jika air mengandung disenfektan.
Umumnya peternak menggunakan air yang mengandung :
• campuran amonium
• campuran iodine cair

Selain untuk membersihkan kambing, cairan ini juga digunakan untuk membersihkan alat yang akan digunakan dalam memerah susu.
 Cara pembersihan kambing adalah dengan cara:
1. Manual
Yaitu dengan mengelapkan handuk basah ke kambing, dan kemudian dikeringkan dengan menggunakan handuk kering.
2. Modern
Pada peternakan yang sudah modern, pencucian ambing sapi dilakukan dengan menggunakan alat semprot khusus yang diisi dengan air hangat.

Untuk memerah susu sapi, bisa digunakan metode :
1. Manual
Dengan menggunakan tangan, yang terbagi menjadi tiga cara, yaitu :
1. menggunakan lima jari
2. kunevelens
3. strip method
2. Modern
Dengan menggunakan mesin perah. Biasanya digunakan pada negara penghasil susu sapi dalam volume besar untuk menghemat waktu dan tenaga.

Namun penggunaan mesin perah tidak dianjurkan untuk pemerahan pertama pada sapi betina yang baru dewasa karena bisa menyebabkan luka pada ambing sapi.
Dan bila dalam tiga hari pertama pemerahan menggunakan tangan tidak bisa membuat susu sapi keluar, maka sapi betina yang baru pertama kali diperah susunya bisa diberikan suntikan hormon oxytocin.
Berikut adalah factor yang menentukan kualitas sapi atau kambing :
1. Genetik dan Ukuran Sapi
Jenis bangsa sapi adalah faktor yang sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas air susu yang dihasilkan oleh sapi.
Walaupun terkadang perbedaan lebih terlihat antara masing – masing individu sapi dibandingkan dengan perbedaan antar bangsa sapi.
Ukuran ambing sapi yang lebih besar cenderung menghasilkan susu yang lebih banyak dibandingkan dengan sapi yang yang memiliki ambing kecil.

2. Kebuntingan dan Laktasi
Semakin besar kebuntingan pada sapi, maka semakin sedikit pula susu yang dihasilkan oleh sapi.
Hal ini disebabkan pakan yang didapat oleh sapi digunakan untuk membesarkan janin bukan untuk memproduksi susu.

Satu – dua bulan setelah melahirkan, kadar lemak pada susu sapi akan sedikit berkurang.
Tiga – empat bulan setelahnya kadar lemak pada susu sapi relatif lebih stabil.
Pada akhir laktasi, kadar lemak pada susu akan lebih meningkat.

3. Usia dan Masa Kawin
Puncak produksi terbanyak terjadi saat sapi mencapai umur 7 – 8 tahun.
Sapi yang berada di bawah umur produksi, kuantitas sapi yang dihasilkan masih rendah karena masih berada dalam tahap pertumbuhan.
Begitu juga saat sapi sedang berada dalam masa siap kawin, produksi susunya akan menurun, yang bisa disebabkan oleh menurunnya nafsu makan pada sapi yang sedang etrus (berahi).

4. Kering Kandang
Diantara laktasi, sapi harus diberikan waktu istirahat yang sering disebut dengan periode kering kandang.
Periode kering kandang yang disarankan adalah antara 6 – 8 minggu, jika periode kering kandang lebih cepat atau lebih lama, maka bisa mereduksi produksi air susu sapi.
Sebaiknya sebelum sapi diberikan masa kering kandang, sapi hanya diberikan butiran dan kurangi pemberian air pada sapi.
Secara mendadak lakukan pemberhentian memerah susu selam kurang lebih 60 hari setelah atau sebelum beranak.


5. Frekuensi Pemerahan
Frekuensi pemerahan susu akan mempengaruhi volume air susu yang dihasilkan dan juga kualitas air susu.
Penelitian menunjukan, bahwa sapi yang diperah sebanyak 2 kali sehari menunjukan kadar lemak yang lebih tinggi pada pemerahan di pagi hari.
Sedangkan jika sapi diperah sebanyak 4 kali dalam sehari, maka kadar lemak pada susu akan meningkat pada keesokan harinya.

Contoh kliping tentang " Upaya Pemberantasan Korupsi "

NAMA  : RICHTER MARLANDO

KELAS   : 8 – 5

TUGAS PKN

                          

SMPN 229 JAKARTA BARAT

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

a.Pengertian Korupsi.
Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak^[1].

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

·         perbuatan melawan hukum,

·         penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,

·         memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan

·         merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah

·         memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),

·         penggelapan dalam jabatan,

·         pemerasan dalam jabatan,

·         ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan

·         menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas|kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

b.Dampak korupsi secara umum

1.Dampak Finansial

Dampak Finansial dapat terdiri dari:

Pengeluaran tidak penting dengan biaya mahal untuk pembelanjaan, investasi, jasa, atau pendapatan negara menjadi rendah karena tidak diperlukannya surat ijin, perijinan, konsensi dan sebagainya;

Sub perincian kualitas penyediaan atau pekerjaan tidak sesuai dengan harga yang dibayar;

Pembebanan kewajiban keuangan kepada pemerintah atas pembelanjaan atau penanaman modal yang tidak diperlukan atau tidak bermanfaat yang secara ekonomi biasanya bernilai sangat besar; dan

Pembebanan atas biaya perbaikan awal kepada pemerintah yang kerap diikuti dengan berbagai alasan biaya perawatan.

2.Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi dapat terdiri atas beban kepada pemerintah untuk biaya pelaksanaan, perawatan dan peminjaman hutang untuk investasi atau pembelanjaan, yang tidak digunakan secara benar demi kepentingan ekonomi negara. Lebih jauh, dampak ekonomi dapat terjadi apabila tingkat penanaman modal terus berkurang sebagai akibat tingginya angka korupsi yang dapat mengancam para penyelenggara bisnis,sehingga kelak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja.

3.Dampak Lingkungan

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dapat mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Karena proyek-proyek yang dikerjakan biasanya tidak mengikuti standarisasi lingkungan negara tersebut (atau internasional). Akibat dari penolakan mengikuti standarisasi tersebut akan berdampak kerusakan parah pada lingkungan dalam jangka panjang dan tentunya berimplikasi pada tingginya resiko masalah kesehatan.

4.Dampak pada Kesehatan dan Keselamatan Manusia

Resiko kerusakan dapat terjadi pada kesehatan dan keselamatan manusia berbagai akibat kualitas lingkungan yang buruk, penanaman modal yang anti-lingkungan atau ketidakmampuan memenuhi standarisasi kesehatan dan lingkungan. Korupsi akan menyebabkan kualitas pembangunan buruk, yang dapat berdampak pada kerentanan bangunan sehingga memunculkan resiko korban.

5.Dampak pada Inovasi

Korupsi membuat kurangnya kompetisi yang akhirnya mengarah kepada kurangnya daya inovasi. Perusahaan-perusahaan yang bergantung pada hasil korupsi tak akan menggunakan sumber dayanya untuk melakukan inovasi. Hal ini akan memicu perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan korupsi untuk tidak merasa harus menanamkan modal berbentuk inovasi karena korupsi telah membuat mereka tidak mampu mengakses pasar.

c.Contoh kasus korupsi
Pada 21 April 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga Wafid Muharam, pejabat perusahaan rekanan Mohammad El Idris, dan perantara Mindo Rosalina Manulang karena diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi suap menyuap. Penyidik KPK menemukan 3 lembar cek tunai dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp3,2 milyar di lokasi penangkapan. Keesokan harinya, ketiga orang tersebut dijadikan tersangka tindak pidana korupsi suap menyuap terkait dengan pembangunan wisma atlet untuk SEA Games ke-26 di Palembang, Sumatera Selatan. Mohammad El Idris mengaku sebagai manajer pemasaran PT Duta Graha Indah, perusahaan yang menjalankan proyek pembangunan wisma atlet tersebut, dan juru bicara KPK Johan Budi menyatakan bahwa cek yang diterima Wafid Muharam tersebut merupakan uang balas jasa dari PT DGI karena telah memenangi tender proyek itu.

Pada 27 April 2011, Koordinator LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan kepada wartawan bahwa Mindo Rosalina Manulang adalah staf Muhammad Nazaruddin. Nazaruddin menyangkal pernyataan itu dan mengatakan bahwa ia tidak mengenal Rosalina maupun Wafid. Namun, pernyataan Boyamin tersebut sesuai dengan keterangan Rosalina sendiri kepada penyidik KPK pada hari yang samadan keterangan kuasa hukum Rosalina, Kamaruddin Simanjuntak, kepada wartawan keesokan harinya. Kepada penyidik KPK, Rosalina menyatakan bahwa pada tahun 2010 ia diminta Nazaruddin untuk mempertemukan pihak PT DGI dengan Wafid, dan bahwa PT DGI akhirnya menang tender karena sanggup memberi komisi 15 persen dari nilai proyek, dua persen untuk Wafid dan 13 persen untuk Nazaruddin.Akan tetapi, Rosalina lalu mengganti pengacaranya menjadi Djufri Taufik dan membantah bahwa Nazaruddin adalah atasannya. Ia bahkan kemudian menyatakan bahwa Kamaruddin, mantan pengacaranya, berniat menghancurkan Partai Demokrat sehingga merekayasa keterangan sebelumnya, dan pada 12 Mei Rosalina resmi mengubah keterangannya mengenai keterlibatan Nazaruddin dalam berita acara pemeriksaannya.^] Namun demikian, Wafid menyatakan bahwa ia pernah bertemu beberapa kali dengan Nazaruddin setelah dikenalkan kepadanya oleh Rosalina.

d.Tanggapan mengenai kasus korupsi

Republik ini telah terpuruk karena korupsi. Kalau informasi dan berita dipotong-potong, atau tidak didalami dalam konteks pemberantasan korupsi, maka yang terjadi adalah pekerjaan kontra-intelijen murahan: Pengalihan Isu, Melawan Penegakan Hukum dengan Memobilisasi Opini Publik dan Membangun Rekayasa Informasi untuk Membenarkan Tindakan.

Kita mesti sedikit serius menelusuri informasi terkait kasus korupsi Wisma Atlet. Paling tidak, kita mulai dari yang sederhana saja, yaitu tiga dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa Mohamad Nazaruddin. Apakah dakwaan tersebut :

1. Melanggar pasal 12 huruf b UU RI no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tintak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI no 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI no 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Substansi dari pasal ini adalah adanya gratifikasi terhadap pejabat negara tanpa melaporkan hal itu pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

2. Melanggar Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI no 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Substansi dari pasal ini adalah adanya tindakan penyuapan terhadap Pegawai Negeri.

3. Melanggar Pasal 11 UU RI no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI no 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di pasal ini, disebutkan sebagai pelanggaran bagi Pegawai Negeri yang menerima hadiah/janji berhubungan dengan jabatannya.

Nah, kalau kita mau menyelidiki atau mencermati fakta-fakta persidangan, maka kita pelan-pelan bisa mengkonstruksi bagaimana seorang Nazaruddin itu didakwa atas korupsi dalam kasus Wisma Atlet. Selain itu, kita juga bisa melihat bagaimana modus, pola dan bahkan bagaimana KPK bisa secara pelan tapi pasti mengungkap kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh terdakwa M Nazaruddin.

       i.            Dampak dari kasus korupsi M.Nazaruddin
Dampak dari kasus korupsi tersebut,tentu saja sangat merugikan negara. Dan juga merugikan seluruh lapisan masyarakat. Seharusnya Wisa=ma Atlet tidak perlu dibangun,lebih baik uang untuk pembangunan Wisma Atlet dijadikan sebagai uang untuk pembangunan Negara.

     ii.            Andaikan Aku jadi :
1.Koruptor : Apabiala saya menjadi koruptor saya akan menyesal karena telah melakukan tindak korupsi. Dan saya akan menyerhakan diri saya untuk di tangkap dan di vonis.Entah apa pun itu vonisnya,saya akan menerimanya.

2.Polisi : Jika saya menjadi anggota Polisi,saya akan menjadi Polisi yang taat aturan dan tidak menerima berbagai macam sogokkan.

3.Jaksa : Jika,saya menjadi seorang Jaksa saya akan menuntut terpidana seberat mungkin.

4.Hakim : Apabila saya menjadi seorang Hakim,saya mungkin akan menegakkan hukum. Dengan cara,membela yang benar dan menyetujui Jaksa Penuntut Umum agar terpidana bersalah di kenakan hukuman.

5.Pengacara : Yah,mungkin pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang penuh dengan dosa.Karena,jika saya menjadi Pengacara saya akan membela orang yang salah dan terkadang saya harus memutar balikkan fakta.

Data BPS 2010

Penduduk Indonesia berdasar sensus 2010 mencapai 237,641,326 yang terdiri atas 119,630,913 penduduk laki-laki dan 118,010,413 penduduk perempuan. Data yang dipublikasikan melalui website BPS http://www.bps.go.id, menyebutkan penduduk terbanyak menurut provinsi adalah provinsi Jawa Barat kemudian Jawa Timur.

 Berikut adalah lima provinsi dengan penduduk terbesar adalah :

1.     Jawa Barat              43,053,732

2.     Jawa Timur              37,476,757

3.     Jawa Tengah          32,382,657

4.     Sumatera Utara       12,982,204

5.     Banten                     10,632,166 

Berikut data penduduk hasil sensus 2010 tiap provinsi yang dirinci menurut jenis kelamin.

No	Provinsi	Jumlah Penduduk		Jumlah /Total
		Laki-laki	Perempuan
1	ACEH	2,248,952	2,245,458	4,494,410
2	SUMATERA UTARA	6,483,354	6,498,850	12,982,204
3	SUMATERA BARAT	2,404,377	2,442,532	4,846,909
4	RIAU	2,853,168	2,685,199	5,538,367
5	JAMBI	1,581,110	1,511,155	3,092,265
6	SUMATERA SELATAN	3,792,647	3,657,747	7,450,394
7	BENGKULU	877,159	838,359	1,715,518
8	LAMPUNG	3,916,622	3,691,783	7,608,405
9	KEP. BANGKA BELITUNG	635,094	588,202	1,223,296
10	KEPULAUAN RIAU	862,144	817,019	1,679,163
11	DKI JAKARTA	4,870,938	4,736,849	9,607,787
12	JAWA BARAT	21,907,040	21,146,692	43,053,732
13	JAWA TENGAH	16,091,112	16,291,545	32,382,657
14	D I YOGYAKARTA	1,708,910	1,748,581	3,457,491
15	JAWA TIMUR	18,503,516	18,973,241	37,476,757
16	BANTEN	5,439,148	5,193,018	10,632,166
17	BALI	1,961,348	1,929,409	3,890,757
18	NUSA TENGGARA BARAT	2,183,646	2,316,566	4,500,212
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2,326,487	2,357,340	4,683,827
20	KALIMANTAN BARAT	2,246,903	2,149,080	4,395,983
21	KALIMANTAN TENGAH	1,153,743	1,058,346	2,212,089
22	KALIMANTAN SELATAN	1,836,210	1,790,406	3,626,616
23	KALIMANTAN TIMUR	1,871,690	1,681,453	3,553,143
24	SULAWESI UTARA	1,159,903	1,110,693	2,270,596
25	SULAWESI TENGAH	1,350,844	1,284,165	2,635,009
26	SULAWESI SELATAN	3,924,431	4,110,345	8,034,776
27	SULAWESI TENGGARA	1,121,826	1,110,760	2,232,586
28	GORONTALO	521,914	518,250	1,040,164
29	SULAWESI BARAT	581,526	577,125	1,158,651
30	MALUKU	775,477	758,029	1,533,506
31	MALUKU UTARA	531,393	506,694	1,038,087
32	PAPUA BARAT	402,398	358,024	760,422
33	PAPUA	1,505,883	1,327,498	2,833,381
Jumlah/Total		119,630,913	118,010,413	237,641,326